CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

Pedagang Pasar Kuto demo di Kantor Walikota

CORONG – PALEMBANG ­čöŐ Pedagang yang mengatas namakan Paguyuban Pedagang Pasar Kuto Palembang (PPPKP) pagi tadi 27/02/20 mendatangi kantor Walikota Palembang. Kedatangan (aksi demo) ratusan pedagang Pasar Kuto tersebut ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait permasalahan terhadap pengelolaan Pasar Kuto.

Aksi demo yang dikomandoi atau koordinator aksi oleh sdr. Alek dan koordinator lapangan Elmarosa didepan kantor Walikota ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Sat. Pol PP Kota Palembang.

Dalam aksinya para demonstran meminta kepada pihak pemerintah Kota Palembang untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan Pasar Kuto seperti tidak adanya perbaikan got/salur pembuangan air ketika hujan, bocornya atap seng serta perbaikan lainnya didalam pasar tersebut. Karena selama ini para pedagang yang terdiri dari kurang lebih 400 orang dengan memberikan biaya retribusi sebesar Rp. 11.000,-/hari selama 7 tahun terakhir kepada pihak ketiga tidak mendapatkan pelayanan yang baik bahkan terkesan dibiarkan saja oleh pihak ketiga dalam hal ini PT.Ganda Tata Prima (PT. GTP)

Aksi demo inipun ditanggapi dan diberikan kesempatan untuk berdialog oleh pihak pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh Riza Pahlevi. Pihak Pemerintah Kota Palembang akan merespon aksi damai pedagang Pasar Kuto untuk segera menelaah kembali persoalan kerja sama kedua pihak antara pedagang dan PT. GTP serta penyelesaian masalah teknis berupa perbaikan atap, saluran got dan sebagainya. Riza Pahlevi mengatakan pada tahun 2013 memang ada kerja sama dengan pihak ketiga dan itu berakhir di tahun 2038 dan tentunya perjanjian itu maka pihak ketiga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola pasar tersebut.

Riza Pahlevi menambahkan “pada intinya kami dari pihak Pemkot sangat mengapresiasi teman-teman pedagang Pasar Kuto yang telah menyampaikan aspirasinya, sehingga kami bisa lebih paham persoalan di Pasar Kuto saat ini”.

Sementara itu kuasa hukum para pedagang dalam hal ini diwakili oleh Sapriadi Samsudin SH, mengungkapkan bahwa persoalan ini persoalan lama menyangkut komponen pasar yang dikelola pihak ketiga PT. GTP yang harus mereka perbaiki. Karena kerusakan ini sudah krusial maka pedagang pasar melakukan aksi demo karena ditahun 2017 lalu kami sudah menyurati Walikota atas permasalahan ini karena pihak pemerintah juga mendapatkan dana bagi hasil dari retribusi yang dibayarkan pedagang sehingga pemerintah jugaharus membantu perbaikan pasar itu. Sapriadi mengatakan pihak ketiga harus menghentikan pengelolaannya dan pemerintah kota saja dalam hal ini PD. Pasar saja yang mengelolannya supaya pedagang lebih nyaman dan dekat ketika ada permasalahan atau keluhan jadi langsung berinteraksi dengan pemerintah saja.

Dalam kesempatan yang sama, koordinator aksi Sdr, Alek yang didampingi oleh Koordinator lapangan Elmarosa mengatakan dalam aksi ini kami menuntuk pemerintah kota Palembang dan pihak PT. GTP untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana pasar yang sudah bocor, banjir dan becek sehingga membuat pedagang tidak nyaman dalam berdagang. “Kami berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi kami ini dan segera mungkin untuk memenuhi semua tuntutan aksi kami hari ini demi kenyaman kami pedagang untuk mencari rejeki”. (affan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *