CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan IKN akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

Jakarta, Beritasatu.com – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dinilai dapat menjadi pendorong investasi. Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pembangunan Ibu Kota Baru khususnya untuk pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Pemerintah akan menggunakan skema membangun, sewa, dan cicil. Dimana pihak swasta bertugas membangun rumah dan perkantoran setelah itu pemerintah akan menyewa dan mencicil aset tersebut.

“Kalau ini bisa dilakukan mudah mudahan kami dapat memberikan kesempatan ke swasta untuk ikut masuk dalam pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar, cukup sewa saja kepada investor swasta baik untuk rumah maupun kantor,” ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konferensi pers di Kantor Bappenas pada Selasa (9/2/2021).

Suharso mengatakan pemerintah berupaya agar pembangunan IKN akan melibatkan swasta agar tidak memberatkan APBN. Namun pada saat yang sama pembangunan IKN diharapkan bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan rumah dan kantor di IKN akan menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2% basis poin rata-rata per tahun. Pembangunan IKN juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2 – 1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi.

“Kalau perumahan dan perkantoran ini bisa dibangun oleh swasta maka setidak tidaknya backward linkage dari properti akan berkembang,” ucap Suharso.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari hasil simulasi Bappenas, upaya membangun perumahan dan kantor, bisa memberikan tambahan ke pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur 2,1% basis poin.

“Ada pertambahan penciptaan pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja apabila kita menciptakan aktivitas ekonomi baru di Ibu Kota Negara (Kalimantan Timur),” ucap Amalia.

Amalia mengatakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, juga menjadi salah satu langkah pemerintah utuk melakukan pemerataan ekonomi. Selama ini pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di Indonesia Barat khususnya pulau Jawa dan Sumatera. Saat pemerintah melakukan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru hingga provinsi lain di luar Kalimantan Timur.

“Hal ini sudah kami buktikan dengan berbagai perhitungan dan simulasi yang kami lakukan. Pada saat aktivitas baru di Kaltim, itu bisa memberikan efek ganda kepada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, juga provinsi lain selain Kalimantan Timur,” ucap Amalia.

Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata mengatakan sebelum pandemic Covid-19 pun sudah banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan IKN, namun untuk saat ini hal tersebut kembali ke kepastian penanganan pandemi Covid 19. Pembangunan IKN juga berpeluang dibiayai Lembaga Pengelola Investasi (LPI). “Tentu nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa, hal itu bisa didalami lebih lanjut,” tutur Rudy.

Ia menuturkan dalam perencanaan sampai tahun 2045 kebutuhan pembangunan perumahan di IKN mencapai Rp 330 triliun dan bila ditambah perkantoran dapat mencapai Rp 500 triliun.

Tetapi bila hanya melihat alokasi pembiayan sampai tahun 2024 diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar Rp 80 triliun atau 25% dari total kebutuhan. Hal itu disebabkan karena tidak semua Aparat Sipil Negara (ASN) langsung pindah ke IKN. “Kalau ini dikerjakan swasta, dengan pola build, lease, and transfer, itu nanti bisa swasta nanti kita jadi seperti mencicil,” ucap Rudy.

Sumber: BeritaSatu.com

MAR

KOMENTAR