CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

Intervensi Terhadap Partai Dinilai Melemahkan Demokrasi

CORONG 🔊

Jakarta, Beritasatu.com – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menegaskan partai politik (parpol) perlu memiliki independensi. Aisah berharap parpol tidak diintervensi, karena akan melemahkan demokrasi.

“Intervensi atas partai politik melemahkan demokrasi dari dua sisi yaitu melemahkan oposisi dan juga melemahkan kelembagaan/sistem partai politik,” kata Aisah di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Aisah menuturkan jaminan hukum bagi independensi partai, baru terjadi pada Reformasi. Namun, hal itu tidak menjamin bebas intervensi dari kekuasaan. Aisah merujuk polemik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pada 2014-2016.

Ketika itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai. Intervensi juga dilakukan melalui lobby elite politik.

Upaya pengambilalihan Partai Demokrat seperti diungkap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengundang keprihatinan sejumlah akademisi dan pengamat. Kualitas demokrasi di Indonesia, dikhawatirkan menurun, dan Indonesia tergelincir dalam otoritarianisme.

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menyatakan, upaya pengambilalihan kepemimpinan di Demokrat, patut menjadi perhatian bersama, karena bukan yang pertama kali terjadi di parpol.

Wijayanto pun menekankan pentingnya oposisi. “Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara.” kata Wijayanto dalam webinar LP3ES, belum lama ini.

Sementara itu, Visiting Fellow ISEAS Singapura, Made Supriatma mengatakan, pengambilalihan partai merupakan persoalan political clique. Pihak yang kuat, lanjut Made, berusaha menyingkirkan kelompok lemah.

Made tidak meyakini Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, bergerak sendiri dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan di Demokrat. “Ia (Moeldoko) didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Syarwi Pangi Chaniago menyebut upaya pengambilalihan paksa ini sebagai kerja demokrasi yang paling buruk. “Mau ambil partai orang dengan tanpa biaya besar. Paket hemat lah,” ujar Pangi.

Menurut Pangi, Demokrat memiliki masa depan cukup cerah, karenanya berusaha direbut. “Karena partai ini bagus masa depannya. Secara oposisi, partai ini yang paling dilirik rakyat. PKS sama-sama oposisi, tetapi kan belum pernah berkuasa. Partai Demokrat kan sebagai oposisi, pernah berkuasa 10 tahun, makanya dia menjadi seksi untuk diakuisisi,” kata Pangi.

Denny Charter dari lembaga survei Index Politica melihat upaya kudeta yang gagal ini malah menguntungkan Demokrat. Lembaganya baru merilis hasil survei yang menunjukkan Demokrat, memiliki elektabilitas 11,8%.

“Demokrat ini akan diuntungkan, karena pemilih konservatif dan progresif itu kan sudah terbentuk di Indonesia ini, jadi orang-orang yang kecewa dengan Gerindra karena merapat ke pemerintah, sebagian besar akan ke Demokrat. Efek dari isu kudeta, (Demokrat) bisa mengalami kenaikan (elektabilitas) 1-2%,” ucap Denny.

Sumber: BeritaSatu.com

( MAR )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *