CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

Bisakah RI Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5% di 2021?

Jakarta

Pemerintah menyatakan perekonomian nasional berada pada laju pemulihan setelah realisasi di kuartal IV-2020 yang sebesar 2,19%. Angka tersebut lebih baik dibandingkan kuartal II dan III di tahun lalu yang masing-masing minus 5,32% dan minus 3,49%.

Dengan angka tersebut juga membuat ekonomi nasional minus 2,07% secara menyeluruh di tahun 2020.

Tren pemulihan ekonomi ini akan terus dijaga oleh pemerintah. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan telah menyiapkan beberapa strategi agar tren pemulihan ekonomi nasional dapat berlanjut hingga akhir tahun 2021. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi ke level 5% di tahun 2021.

Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan tren pemulihan ekonomi terlihat dari indikator purchasing manager index (PMI) Indonesia yang menjadi 52,2 pada Januari 2021.

“Tren pemulihan ekonomi pada triwulan IV-2020 ini diprediksi akan terus berlanjut di tahun 2021,” kata Febrio dalam keterangan resminya yang dikutip Sabtu (6/2/2021).

Tren pemulihan ekonomi nasional juga terlihat dari tingkat keyakinan masyarakat yang terus berada di level positif. Dengan begitu, pertumbuhan di level 5% ini juga sejalan dengan prediksi lembaga internasional seperti IMF sebesar 4,8%, Bank Dunia 4,4%, dan ADB di level 4,5%.

Menurut Febrio, pandemi COVID-19 hingga pelaksanaan vaksinasi masih menjadi faktor ketidakpastian bagi perekonomian Indonesia maupun global.

Oleh karena itu, strategi yang akan dijalankan pemerintah, kata Febrio adalah fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19 serta mendorong keberlanjutan tren pemulihan ekonomi nasional. Selain menggenjot vaksinasi, pemerintah tetap memperkuat testing, tracing, dan treatment (3T) dan mendorong kedisiplinan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M).

Strategi selanjutnya, kata Febrio, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan koordinasi secara erat untuk memastikan bahwa proses pemulihan ekonomi nasional didukung oleh kebijakan yang kondusif, terpadu, dan efektif.

Adapun, kebijakan fiskal baik dalam bentuk insentif fiskal dan belanja negara, kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial sektor keuangan, dan kebijakan penjaminan simpanan secara terpadu diarahkan selaras dengan reformasi struktural yang terus dilakukan. Koordinasi dan sinergi kebijakan terpadu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi sangat dibutuhkan untuk membantu pelaku ekonomi agar tetap dapat bertahan dan mulai melakukan ekspansi usahanya mengambil momentum pemulihan ekonomi yang sudah semakin nyata.

Reformasi struktural untuk menghapus berbagai hambatan iklim usaha dan produktivitas terus dilakukan. Manfaatnya akan tercermin pada meningkatnya aktivitas ekonomi khususnya investasi yang menciptakan lapangan kerja.

Peneliti dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah harus lebih mempertajam penanganan COVID-19 jika tak ingin resesi berlangsung lebih lama. Pasalnya, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali belum bisa menekan angka penyebaran Corona.

“Jika kondisi berlangsung setidaknya sampai dengan akhir bulan ini (Februari), maka besar potensi level pertumbuhan ekonomi di kuartal I masih akan berada di level negatif,” kata Yusuf.

Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati mengatakan kunci dari pemulihan ekonomi nasional adalah penerapan protokol kesehatan (prokes) yang disiplin dan mempercepat serta memperluas pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

“Penanganan pandemi yang lamban akan memberikan ekspektasi buruk pada perekonomian sehingga menekan laju pertumbuhan ekonomi,” ungkap Nina.

(hek/zlf)

MAR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *