CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

Jokowi Tak Balas Surat AHY, Demokrat: Kami Hormati Keputusan Itu, Tapi…


TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuky Riefky Harsya mengatakan partainya menghormati sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membalas surat ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya AHY menyurati Presiden terkait dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai. 

“Meskipun dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut,” kata Riefky dalam keterangan video, Jumat malam, 5 Februari 2021.

Dalam surat tertanggal 1 Februari kepada Jokowi itu, kata Riefky, AHY meminta penjelasan mengenai disebutnya nama Presiden, sejumlah menteri, dan pejabat setingkat menteri dalam gerakan pengambilalihan Partai

Baca juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Tapi Tegur Moeldoko

Riefky menegaskan partainya tak pernah menuduh para pejabat pemerintah terlibat dalam upaya kudeta itu. Namun, Riefky berujar, nama-nama pejabat pemerintahan itu disebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain  berdasarkan kesaksian pengurus daerah Demokrat yang bertemu mereka.

Menurut Riefky, dalam layang itu AHY juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Jokowi, menteri, dan pejabat setingkat menteri yang diduga disebut-sebut oleh Moeldoko dan pelaku gerakan lain tak mengetahui masalah ini. “Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik,” kata dia.

Demokrat pun menyatakan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang telah memberikan klarifikasi. Riefky menyebut klarifikasi keduanya menegaskan keyakinan Demokrat bahwa mereka tak terlibat dalam upaya kudeta itu.

Meski menilai ada teka-teki dari absennya penjelasan Jokowi, Riefky menegaskan Demokrat menghormati keputusan Presiden. “Kami berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, apalagi terlibat,” kata dia.





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *