CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

KPW REKAN INDONESIA SUMSEL tergugah atas perkataan DIRUT BPJS KES

CORONG – PALEMBANG  🔊 Kabag Humas BPJS Kesehatan Kota Palembang Hendra Gunawan menerima aspirasi  Relawan...

CORONG – PALEMBANG  🔊 Kabag Humas BPJS Kesehatan Kota Palembang Hendra Gunawan menerima aspirasi  Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Sumsel, yang menggelar aksi unjuk rasa / orasi, teaterikal spanduk yang bertuliskan “Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2020, Cabut Peprea 75/2019, Kembalikan Urusan Kesehatan Rakyat Pada Pemerintah. (9/12/2019)  Hendra mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan pengunjukrasa akan dipelajari. “Akan kami jadikan bahan koreksi dan evaluasi kedepanya pelayanan BPJS Kehatan menjadi lebih baik lagi.” ungkapnya.   Sementara itu Miftahul Firdaus selaku Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah ( KPW ) SUMSEL REKAN Indonesia, dalam orasinya ia menolak subsidi Rp 16.000 untuk peserta iuran kelas 3 BPJS kesehatan karena menururnya subsidi itu sifatnya hanyalah tidak tetap tergantung kemauan pemerintah yang kapan saja bisa dicabut kembali.   “Aksi ini bertujuan untuk menolak kenaikan iuran Peserta BPJS kesehatan 2020 dan meminta pemerintah mencabut Perpres 75 tahun 2019 tentang kenaikan iuran Peserta BPJS kesehatan” tuturnya.   Selain itu, koordinator aksi yang berdandan make up muka layaknya tokoh film Joker menyuarakan tuntutan Jamkesmas dan Jamkesda dikembalikan lagi seperti dulu, Dimana jaminan kesehatan rakyat diurus oleh pemerintah pusat dan daerah.  “BPJS sudah gagal, kembalikan jaminan kesehatan kepada pemerintah dengan kembali menjalankan jamkesmas dan jamkesda” teriaknya di depan kantor BPJS Kesehatan Kota Palembang.   Aksi ini dilaksanakan karena kami tergugah dengan adanya Pernyataan direktur utama BPJS kesehatan, Fachmi Idris Pada media radarcirebon.com tanggal 07/11/2019 yang menyebut iuran peserta BPJS kesehatan setelah dinaikan masih lebih murah daripada harga pulsa telepon sélular, hal ini sungguh tidak menunjukan pernyataan seorang direktur utama sebuah organisasi dibawah presiden langsung, Bahkan pernyataan tentang perumpamaan narasi 5000/hari membayar BPJS kesehatan pada kompas.Com tanggal 7 okt 2019 sangat kapitalis dihadapan rakyat yang gotongroyong dan Tercekik. Ungkapnya.   Jika beliau memakai perbandingan era jamkesmas dan jamkesda iuran 5000 yang dibayar oleh negara mampu melayani pengobatan full coverage hingga sembuh.  Kenaikan iuran peserta BPJS kesehatan pada perpres no 75 tahun 2019 hanya menutupi divisit keuangan perusahaan. Hal ini jelas akan berbanding terbalik dengan logika pembenaran beberapa pihak yang menyatakan kenaikan iuran akan meningkatkan kualitas kesehatan” katanya.   Ia menambahkan bahwa Kondisi objektif kesehatan membutuhkan optimalisasi pelayanan kesehatan kuratif dan preverentif dan perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai kualitas obat, pembiayaan faskes faskes yang ada serta sitem medis yang kerakyatan. (Mar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *