CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

Tidak Ada Ditempat Mantan Dirut RSU YK MADIRA Gagal Dijemput Paksa PPNS dan Korwas Sumsel

CORONG – SUMSEL ­čöŐ Penyidik PPNS Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumsel dan Korwas Polda Sumsel berserta team melakukan penjemputan paksa terhadap saksi berinisial Y sebagai mantan Direktur Utama RSU YK Madira untuk masa jabatan 2016 -2019 di RSU YK Madira, Jalan Sudirman, Palembang pada kamis(20/07/20).

Sahadi, selaku penyidik PPNS Disnakertrans Sumsel ketika dimintai keterangannya mengatakan bahwa telah mendatangi RSU YK Madira bersama team dan korwas Polda Sumsel guna menjemput paksa Dirut RSU YK Madira berinisial Y, yang terindikasi melanggar Pasal 90 tentang perusahaan wajib membayar upah pekerja atau buruh sesuai dengan penetapan Upah Minimum Kota /Kabupaten (UMK). Apabila melanggar Pasal ini maka ada sanksi berupa pasal 185 yang mana jika melanggar Pasal 90 maka akan diberikan sangsi kurungan 1-4 tahun atau denda 100 juta-400 juta.

Seperti diketahui bahwa penjemputan paksa terhadap saksi berinisial Y sebagai mantan direktur utama RSU YK Madira ini berawal dari laporan SQ ke Serikat Buruh Sriwijaya (SBSRI) dengan memberikan keterangan bahwa selama bekerja di RSU YK Madira terhitung mulai dari Maret 2016 sampai 2018 mendapatkan upah sebesar Rp.1,6 juta hingga 1,9 juta.
Sedangkan berdasarkan UMK Kota Palembang tahun 2016 adalah Rp. 2,9 juta dan 2018 sebesar Rap. 2,7 juta
dan SQ sendiri bekerja dengan status karyawan tetap disana.

Sahadi menambahkan bahwa telah melakukan pembinaan dengan mengeluarkan nota pemeriksaan dan nota terhadap hak -hak SQ sebanyak dua kali, namun pihak RSU YK Madira tidak mengindahkan surat tersebut. Sehingga pengawas Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Sumsel melimpahkan laporan tersebut ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan Proses Pro Justice (Penyidikan).

“PPNS telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali saksi Y sebagai Dirut RSU YK Madira namun tidak hadir, makanya kami jemput paksa pada hari ini terhadap saksi Y namun hanya bisa menemui Bapak Sopian sebagai Direktur Utama yang menggantikan Sdri Y,” ungkap Sahadi menambahkan.

Ketua Serikat Buruh Sriwijaya (SBSRI), Ramli saat diwawancarai awak media mengatakan bahwa awal mulanya dia (SQ) mengadu ke SBSRI pada 2018 sebagai pegawai tetap di RSU YK Madira namun di PHK tanpa pesangon. Selain itu ada upah yang diberikan tidak sesuai kepada SQ selama bekerja disana, sehingga kami melaporkan kejadian ini.

Tetapi kami menyayangkan saksi Y hari ini untuk di jemput paksa oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Korwal Polda Sumsel tidak ada di tempat, dan berharap agar pihak terkait agar melakukan penjemputan ulang, ujar Romli menambahkan.

Direktur Utama maupun Humas RSU YK Mandira ketika dimintai keterangannya oleh wartawan terkait penjemputan paksa mantan Dirut masa jabatan 2016 – 2019 oleh PPNS dan Korwal Polda Sumsel tidak bisa ditemui. (afan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *