CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

PT Trinitas Properti Persada Diduga mengabaikan UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

CORONG – PALEMBANG 🔊 Salah satu pengembang Apartemen Basilica Celentang Palembang, PT Tritinitas Properti Persada Memberhentikan Beberapa karyawannya dengan alasan langkah efisiensi perusahaan sekitar bulan Mei 2020 lalu.

Bambang hermanto dan Syaiful Romli merupakan karyawan yang terdampak pemutusan hubungan kerja oleh PT Trinitas Property Persada tersebut, mereka berdua mendapat kabar secara lisan bakal diputus hubungan kerja dan disusul dengan surat SK pemberhentian dengan alasan efisiensi. 

Bambang hermanto menerangkan bahwa dirinya dan Syaiful Romli tidak menerima pembayaran upah maupun pesangon mereka yang sesuai dengan ketentuan Undang undang, oleh sebab itu kedua pekerja tersebut mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja kota Palembang untuk mediasi keberatan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

” Saya tidak terima dengan keputusan perusahaan yang memberhentikan kami dengan memberikan pesangon dan penghargaan kerja yang tidak sesuai dengan pasal 164 ayat 3 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan”. Paparnya.

Atas ketidaksesuaian tersebut Didampingi Randi Aritama SH MH selaku Kuasa hukum kedua karyawan tersebut, mediasi ketiga pun telah dilakukan hari Jumat 17 Juli 2020, yang difasilitasi oleh pihak Disnaker selaku mediator yang menjelaskan ada perselisihan masalah upah. Dalam mediasi tersebut Disnasker menyarankan agar pihak perusahaan menunaikan kewajibannya, Namun dalam mediasi tersebut belum ada kesepakatan atas pembayaran upah yang tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.

Menurut Randi, mereka berdua telah bekerja di perusahaan tersebut lebih dari 4 tahun, namun pesangon yang ditawarkan pihak perusahaan tidak sesuai dengan masa kerja yang diatur dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan” tuturnya.

‘’Pada dasarnya, kita hanya menuntut hak-hak yang dituangkan dalam peraturan ketenagakerjaan, Seperti pesangon dan penghargaan yang menjadi kewajiban pihak perusahaan,’’ ungkapnya.

Dirinya menyayangkan keputusan yang diambil pihak perusahaan yang memberhentikan karyawan karena alasan efisiensi. Seharusnya pekerja dirumahkan lebih dulu bukan diberhentikan langsung.

Randi yang juga Sekretaris DPC KAI Kota Palembang ini, menambahkan bahwa mediasi tersebut merupakan pertemuan mediasi yang difasilitasi Disnaker sudah yang ketiga kalinya.

‘’Harapan kami, pihak perusahaan bisa melaksanakan kewajibannya dan dari pihak Disnaker memberi waktu 10 hari masa kerja untuk diselesaikan peselisihan non ligitasi, Jika tidak juga ada kesepakatan maka dapat diajukan untuk proses Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)’’ ujar Randi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *