CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja dan Lingkungan Laporkan PT. SCP Didugaan Pencemaran Lingkungan dan Hak Naker.

CORONG – SUMSEL ­čöŐ Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja dan Lingkungan meminta Disnaker Provinsi Sumsel dan Polda Sumsel untuk melakukan penindakan terhadap PT Sukses Citra Pangan yang diduga melakukan pelanggaran terkait undang undang tenaga kerja dan lingkungan hidup.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tenaga Kerja dan Lingkungan, Yan Bembi mengatakan, pihaknya meminta Disnaker Sumsl untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi di PT Sukses Citra Pangan yang diduga telah melakukan pelanggaran terkait masalah gaji buruh, Jam Kerja, Hubungan Kerja, K3, dan Pencemaran lingkungan.

“Gaji karyawan di PT Sukses Citra Pangan diduga tidak sesuai UMR, Selain itu, banyak pelanggaran terkait masalah lingkungan disana. Kita minta Disnakertans Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan kami,” ujarnya, Selasa (14/7/2020)

Hal senada diungkapkan oleh Juru bicara, Aliansi Masyarakat Peduli Pekerja dan Lingkungan, Hendri menuturkan, dari hasil laporan investigasi terjadi ada dugaan pelanggaran UU tentang lingkungan hidup yakni UU nomor 32 tahun 2009 dan UU nomor 13 tahun 2003.

“PT Sukses Citra Pangan yang beralamat di Gandus, kami duga telah melakukan pelanggaran soal upah, jam kerja dan status hubungan kerja. Selain itu, PT Sukses Citra Pangan juga bermasalah dalam pengolahan limbah B3, pengolaan limbah padat, dan diduga belum memiliki izin lingkungan,” paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Hendri, pihaknya meminta Polda Sumsel untuk melakukan invetigasi ke PT Sukses Citra Pangan.
“Jika PT Sukses Citra Pangan terbukti melakukan pelanggaran. Maka PT Sukses Citra Pangan harus ditutup sementara operasionalnya, sampai proses hukumnya selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Seksi Penindakan Ketenagakerjaan, Marlian Fajri S.E M.Si  mengungkapkan, laporan yang masuk akan dilaporkan ke Kadis untuk nanti disposisikan ke bidang tertentu yang berkaitan dengan Tupoksinya.

“Mengenai kesemalatan dan kesehatan kerja itu balik ke pengawaan diposisinya, dikarenakan di Palembang ada tiga korwilnya, Dimana lokasi perusahaan itu.
Nanti surat tugas jika sudah keluar, akan dicek lokasi perusahaan sesuai pengaduan.
Kalau persoalan limbah dicek ,kami akan koordinasi dengan DLHP,” bebernya.

Untuk pelanggaran ketenagakerjaan, lanjut Marlian kalau ada pelanggaran akan diberikan surat peringatan supaya tidak terulang lagi.
“Kalau di lokasi kerja tidak menggunakan APD, kita minta agar disediakan APD. Disnaker ini berperan sebagai pembinaan, jika tidak diindahkan baru dikeluarkan sanksi. Tapi kalau diindahkan himbauan kita anggap persoalan nya clear,” katanya.

Ditempat terpisah, Kabid Humas Polda Sumsel melalui Kasi Koorwas PPNS Kompol. Husni Thamrin S.ip mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat apabila ada pelanggaran di sana maka akan kita proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Jelasnya

Jika tidak dilaksanakan ada konsekuensi hukuman nya Jadi wajib dilaksanakan, mudah mudahan ada perubahan untuk perbaikan. Kami terima kasih kepada masyarakat atas masukan, saran dan pendapatnya. Karena pasti kami tindaklanjuti,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan Komisaris PT. SCP Obirin Saleh melalui Direksi PT SCP Noviyanti ketika dikonfirmasi berita terkait tidak berhasil ditemui dan dihubungi oleh Wartawan.(afan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *