CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

Anggaran BLT DD harus terbuka, dan perlunya edukasi bagi masyarakat

CORONG – SUMSEL ­čöŐ Koordinator advokasi Lembaga pengawas anggaran ( LKPA ) covid 19 sumsel, Rendy achmad dampingi camat pedamaran bersilaturahmi dengan dewan pembina LKPA OKI/tokoh masyarakat kecamatan pedamaran, Jumat 18 Juni 2020.

Dalam Silahturahmi yang di hadiri langsung oleh Camat Pedamaran Telly thaurussia tersebut, Rusman enan selaku Dewan pembina Lembaga Pengawas Anggaran Covid 19 di Wilayah Ogan Komering Ilir ( OKI ) dan juga selaku tokoh masyarakat didesa Menangraya, menyambut baik koordinator LKPA Sumsel Rendy Achmad yang merupakan salah satu tokoh aktivis muda dan juga putra asli daerah pedamaran.

Ditengah rumor yang beredar, terkait implementasi pembagian BLT DD khususnya Desa Menang raya yang menjadi perbincangan masyarakat saat ini.

Rusman enan mewakili masyarakat menyampaikan bahwa ” Pemimpin Desa Menang raya harusnya Transparan terhadap anggaran dan juga harus bijak dalam mengambil keputusan “.

“Seharusnya terbuka pada masyarakat dan jangan sampai minimnya keterbukaan informasi membuat bigung masyarakat dan akhirnya masyarakat turun mendesak pihak Kecamatan untuk segera mengatasi masalah yang tengah terjadi”, himbau Rusman.

Sementara itu Camat Pedamaran, Telly Thaurussi, ia juga merespon dengan baik apa yang menjadi keluhan masyarakatnya.

“Dana Desa di gunakan sesuai Aturan Kemendes di salurkan dan dimanfaatkan untuk warga desa dengan batasan batasan yang nantinya di pertanggung jawabkan sesuai diatur dalam permendes”, papar beliau.

Dijelaskan pula oleh Camat Pedamaran “Banyak upaya yang bisa dilaksanakan di Desa, anggaran dapat di gunakan untuk padat karya sehingga warga bisa di libatkan untuk turut aktif dalam pembangunan Desa, namun tetap berpegang pada ketentuan aturan dan untuk Pencegahan pada masa Pandemi Covid19 kita wajib taat Protokol Kesehatan sesuai anjuran pemerintah”,tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi LKPA selaku putra daerah juga angkat bicara. “semua sudah ada aturan dalam udang undang”, tegasnya.

“Sudah seharusnya hal ini diimplementasikan dengan maksimal apa lagi di tengah pandemi ini,  sudah jelas dalam UU KIP atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting”, jelasnya.

Sebagai landasan hukum, yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. 

Harapan Kedepan Masyarakat, khususnya warga kabupaten OKI perlu di berikan edukasi hukum  mengenai aturan dalam sistem pemerintahan agar tidak terjadi lagi hal yang menyebabkan masyarakat mengambil inisiatif turun ke jalan,apa lagi saat Masyarakat merasa di rugikan”   ujarnya. (av)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *