CORONG NUSANTARA MEDIA

Menyampaikan Suara berimbang menjadi lebih berarti

DPD NCW Pertanyakan Proses Pengaduan Dugaan Tipikor Pembangunan Sarana Air Bersih Kota Lahat Tahun 2011

CORONG – LAHAT ­čöŐ Dewan Pimpinan Daerah dari Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional Corruption Watch (NCW) Kabupaten Lahat kembali mempertanyakan proses pengaduan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Kota Lahat Tahun 2011, yang mana berkas pengaduan tersebut telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel pada bulan Agustus 2019 yang lalu.

Ketua NCW lahat, Dodo Arman saat dimintai keterangan terkait hal tersebut diatas, Selasa (09/06/20) pada koresponden media ini mengatakan bahwa dirinya datang ke Palembang untuk mengetahui berkas proses pengaduan dari NCW yang sudah dikirim ke Kejati Sumsel pada Bulan Agustus yang lalu dengan nomor surat 012/LAP-Print-72/DPD-NCW/LHT/VIII/2019, sejauh mana sudah diproses oleh pihak yang berwajib khususnya para penyidik Kejaksaan Tinggi.

Dodo Arman mengatakan juga “tadi kita sudah datang ke Kejati Sumsel untuk mempertanyakan beberapa item laporan kita tetapi disini kita hanya fokus terhadap laporan prihal Pembangunan Sarana Air Bersih yang menggunakan anggaran miliyaran rupiah. Itu sudah kita lapor pada bulan Agustus dan tadi pas kita pertanyakan kepada Kasi Intel mengatakan bahwa laporan itu sudah dilimpahkan di Kejari Lahat pada bulan September 2019, artinya memang bahwa laporan kita itu sudah diproses dan tinggal lagi akan kita pertanyakan kepada Kejari Lahat”.

Sekedar informasi bahwa laporan yang dibuat oleh NCW Lahat terkait pengaduan pengerjaan proyek tersebut diatas berawal dari temuan yang mengatakan bahwa adanya dugaan indikasi penyalahgunaan proses lelang karena pemenang lelang atas nama PT. Surya Prima Abadi berdasarkan keputusan KKPU 15 November 2010 melarang perusahaan tersebut untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 12 bulan. Kemudian adanya dugaan indikasi korupsi terhadap pengerjaan proyek yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 24.213.619.000,- tersebut karena proyek ini juga diduga mangkrak yang mana proses pengerjaannya belum selesai ketika surat pengaduan itu dikirim ke Kejati.

Untuk itulah Dodo Arman mengatakan NCW Lahat akan mempertanyakannya lagi sampai sejauh mana proses perkembangannya. Syukur alhamdulillah Kejati Sumsel sudah melakukan pekerjaannya secara maksimal dan kita mengapresiasi tugas dari Kejati Sumsel dan selebihnya kita akan mempertanyakan hal ini langsung ke Kejari Lahat, ujar Dodo Arman menambahkan.

Selain itu, Chandra Kirana. SH., M.H selaku perwakilan Kejati Sumsel mengatakan bahwa berkas perkara laporan dari NCW Lahat tersebut sudah dilimpahkan kepada Kejari Lahat pada bulan September 2019 lalu dengan nomor surat : R-498/L.6.3/Dek.3/09/2019 tertanggal 5 September 2019, Kejari Lahat, Lapdu tipikor proyek SPAM. Chandra Kirana menambahkan silahkan NCW untuk menindak lanjuti serta memeriksa laporan tersebut langsung ke Kejari Lahat karena berkas tersebut sudah kita limpahkan. (afan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *